Pilkada Wonogiri 2015 & Teladan Politik

0
32


Oleh: Ali Mahbub

Salah satu bagian terpenting dari demokrasi adalah keteladanan politik. Keteladanan politik terutama berkaitan dengan contoh cara mengelola kekuasaan dan peruntukannya. Tanpa keteladanan itu masyarakat akan kabur menyambut kebajikan demokratis atau democratic virtue yang ditawarkan oleh pasangan calon yang berlomba menuju ke tampuk pimpinan.
Sengaja tulisan ini mengaitkan dengan Wonogiri, karena kabupaten ini sama pentingnya dengan daerah lainnya di Soloraya, tetapi paling membutuhkan daya gerak yang lebih nyata untuk berbenah diri. Fokus pembenahannya terutama menyangkut kesejahteraan rakyat. Dari beberapa kali Pilkada langsung terlihat bahwa urusan kesejahteraan rakyat tidak terpisah dari politik.
Kita mengenal adanya sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, perhubungan, dan sebagainya. Masing-masing sektor berada di di dalam ruang-ruang tertentu. Ruang-ruang itu dihubungkan oleh ruang utama. Politik merupakan ruang utamanya. Di ruang utama itulah pelbagai persoalan dari tiap-tiap sektor dikaji dan dibahas. Pada gilirannya dapat diambil keputusan-keputusan penting yang menggerakkan perbaikan sektor-sektor tadi. Dari situ Pilkada Wonogiri 2015 menjadi sangat penting sebagai momentum.
Terkait Pilkada Wonogiri berbagai kejadian menimbukan pertanyaan warga. Misalnya adalah penempatan alat peraga kampanye yang tidak pada tempatnya, dukungan pihak ketiga secara tertentu yang mudah dipahami berpotensi sebagai money politics, kabar kabur melalui jejaring media sosial, dan sebagainya.
Tindak lanjut atas kejadian-kejadian seperti itu dan kinerja pasangan calon selama masa kampanye akan menjadi perhatian publik. Semua akan direnungkan selama masa tenang ini. Akhirnya memunculkan pertanyaan pokok, kebajikan demokratis apakah yang ditawarkan?
Kebajikan demokratis adalah jenis keluhuran yang dihasilkan melalui kesepahaman sosial di antara warga yang pemenuhannya akan memberikan makna bagi demokrasi yang dijalankan. Kebajikan demokratis ini merupakan orientasi nilai-nilai yang dianut oleh pribadi, keluarga, kelompok dan golongan, sehingga terbangun kebajikan yang diterima oleh masyarakat luas. Isinya adalah seputar keluhuran manusiawi yang dipahami, disadari dan dirumuskan secara partisipatif, sehingga warga masyarakat lebih merasa memilikinya dan nilai-nilai itu bisa disegarkan wujud dan keberlakuannya di masyarakat.
Kebajikan demokratis merupakan titik temu dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dari beragam latar belakang keyakinan, suku, ras dan kelas sosial. Demikian terpahami dari Lena Green dalam “Nurturing Democratic Virtues: Educators’ Perspectives” dalam South African Journal of Education (2004, Vol. 24).
Kebajikan demokratis menjadi penanda khas masyarakat di dalam cara mereka mengadopsi demokrasi. Thomas Lickona (1991) mencatat pada umumnya warga Amerika menempatkan ketulusan, kejujuran, tenggang rasa, kebijaksanaan, disiplin, kepedulian, kasih sayang, kerjasama, dan keteguhan sebagai induk bagi nilai-nilai demokratis.
Bagaimanakah dengan warga Wonogiri? Mungkin semua nilai itu diakui baik oleh seluruh masyarakatnya, tetapi apakah nilai-nilai itu berwujud di dalam praktek politik mereka? Jawabnya, belum semua. Di situlah masyarakat selalu membutuhkan keteladanan, contoh yang nyata, agar mudah mewujudkan kebajikan demokratis di dalam praktek politik. Dan keteladanan itu semakin dibutuhkan pada saat rivalitas kepentingan menguat, seperti saat Pilkada ini.
Mereka yang tetap patuh kepada nilai-nilai keluhuran pada saat pergumulan kepentingan meningkat, maka mereka dapat disebut terhormat. Orang-orang seperti itu, menurut Inman dan Buck (1995) sudah mendekati inti kebajikan demokratis, yaitu menghargai penalaran, kebenaran, kejujuran, menerima perbedaan, kerjasama, keadilan, kebebasan, kesetaraan dan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain dan penyelesaian konflik secara damai.
Keteladanan politik semakin dibutuhkan oleh warga masyarakat dewasa ini di tengah-tengah derasnya arus perubahan yang menggerus nilai-nilai keluhuran dan kerukunan. Kedua nilai pokok ini sangat dibutuhkan oleh warga Wonogiri, karena kabupaten ini sedang menyongsong pelbagai perbaikan sebagaimana daerah-daerah lainnya di Indonesia yang tengah berbenah. Melalui Pilkada, warga berharap akan ada perubahan ke arah yang lebih baik.
Harapan itu tentu semakin menguat setiap kali warga menyaksikan keberhasilan kota dan kabupaten lainnya berhasil mengatasi masalah riil yang membebani penduduk. Misalnya adalah masalah kemiskinan, pengangguran, kelangkaan sumber air bersih, keterbatasan infrastruktur dan lemahnya layanan publik.
Semua masalah itu sesungguhnya masih berkutat pada hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob) rakyat. Hak-hak Ekosob diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic Social and Cultural Rights atau Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Konsekuensi dari undang-undang ini antara lain adalah Pemerintah harus meningkatkan penghormatan, pemenuhan dan pemajuan hak-hak dasar di bidang ekonomi, sosial dan budaya.
Contoh jelasnya, jika ada rakyat miskin, maka si miskin tidak bisa langsung disalahkan karena malas, tidak hemat, dan sebagainya. Spirit undang-undang tadi akan membawa kepada (a) telaah mengapa miskin; dan (b) langkah riil apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasinya.
Sejak era otonomi daerah, maka tanggung jawab Pemerintah (Pusat dan Provinsi) sudah banyak yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah. Di sinilah pentingnya Pilkada Wonogiri 2015 menjawab harapan rakyat akan perbaikan layanan publik yang dapat mengentaskan warga masyarakat dari belenggu kemiskinan tadi.
Gerbang untuk itu adalah teladan politik. Dari gerbang ini akan tampak cara kekuasaan dikelola dan apa saja yang diperjuangkan melalui kekuasaan itu. Idealnya kekuasaan dikelola secara patuh hukum dan etika. Dan kekuasaan dipergunakan untuk melaksanakan program Pemerintah, termasuk dalam fokusnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sungguh kekuasaan itu luhur. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda ”Pemimpin yang adil itu tidak akan ditolak doanya” (HR Ahmad). Artinya, kedudukan pemimpin sangat terhormat dalam kaca mata agama. Kehormatan pemimpin itu terutama karena keadilannya. Selain keadilan hukum, maka kita juga menjunjung tinggi keadilan sosial.
Ali Mahbub, (Anggota Panwaslu Kab.Wonogiri 2015)

Tulisan ini pernah di muat di Radar Solo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here